Bengkalis,(Media Geser) – Polemik permasalahan lahan di Provinsi Riau kembali mencuat. Berdasarkan pantauan awak media dan tim di lokasi, terjadi dugaan penyitaan lahan serta eksekusi pengosongan barang‑barang perabot rumah warga secara paksa yang diduga dilakukan oknum‑oknum suruhan PT Agrinas Palma Nusantara di Jalan Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis pada Rabu (11/11/2026) pukul 17.45 WIB.
Hadir di lokasi peristiwa tersebut perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara, PT Argo Mayang Lestari, Kuasa Hukum PT Agrinas Palma Nusantara, Kapolsek Bukit Batu beserta anggota, oknum‑oknum suruhan perusahaan serta pihak‑pihak terkait.
Saat awak media tiba, perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara menanyakan kehadiran awak media, siapa yang mengundang tim media serta mempertanyakan posisi media apakah berpihak kepada salah satu pihak. Awak media kemudian menegaskan bertugas sebagai kontrol sosial untuk mencari fakta lapangan guna menghasilkan berita yang berimbang.
“Saya sebagai sosial‑kontrol pak, tidak berpihak ke mana‑mana. Kehadiran saya bukan diundang siapa‑siapa, melainkan sebagai media bertugas mencari informasi dan data di lapangan agar berita berimbang dan mendapatkan fakta sebenarnya,” ujar awak media.
Pihak PT Agrinas Palma Nusantara juga meminta awak media untuk memediasi serta memberitakan keterangan versi perusahaan kepada pemilik rumah. Namun awak media menolak dengan alasan tugas utama adalah jurnalisme, bukan menjadi mediator.
Belum ada jawaban dari pemilik rumah, sekitar 70 orang oknum yang diduga suruhan PT Agrinas Palma Nusantara langsung mengeluarkan barang‑barang perabot rumah secara paksa. Menurut keterangan warga, tidak ada surat sita maupun surat perintah pengosongan resmi yang diperlihatkan kepada pemilik rumah. Tindakan tersebut diklaim menyebabkan trauma psikologis bagi anak‑anak usia 3‑10 tahun yang masih sekolah.
“Sungguh miris dan sangat tidak berkemanusiaan melihat perilaku dan tindakan yang dilakukan pihak PT Agrinas Palma Nusantara bersama rekan‑rekan serta oknum suruhannya,” ujar warga saksi mata.
Pemilik rumah sempat berusaha berkomunikasi agar tidak dilakukan pemaksaan, namun permohonan tersebut tidak digubris. Bahkan ibu dan anak‑anak yang sedang beristirahat terpaksa meninggalkan rumah karena tekanan situasi. Pihak yang diduga mewakili perusahaan tetap menunggu di lokasi hingga proses pengeluaran barang selesai.
Masyarakat merujuk pada beberapa ketentuan perundang‑undangan:
1. UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penyitaan dan pengosongan bangunan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. KUHP Pasal 406: Tindakan pengusiran atau pengosongan paksa yang disertai perusakan dapat dikenakan sanksi pidana
3. UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960: Negara menjamin hak atas tanah setiap warga
Hingga berita ini disusun, PT Agrinas Palma Nusantara belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan eksekusi paksa tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengklarifikasi status surat‑surat eksekusi serta mengusut kejadian tersebut agar hak‑hak warga terlindungi.
Laporan: Jimmy Pandiangan
