BENGKALIS,(Media Geser) – Persoalan penguasaan dan penyitaan lahan masih menjadi polemik yang berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan hasil pantauan tim media dan laporan warga yang merasa dirugikan, muncul dugaan penyitaan lahan kelapa sawit milik masyarakat oleh PT Agrinas Palma Nusantara seluas 331,8 hektar, yang terbagi atas 164,3 Ha di Desa Sepahat dan 167,5 Ha di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
Menurut keterangan warga, sejak 12 Januari 2026 hingga 7 November 2026 lahan tersebut dikuasai pihak perusahaan selama 11 bulan tanpa surat sita resmi. Sebanyak 59 pemilik lahan yang tergabung dalam CV Sepakat Bersama Ali — sebagian besar pensiunan karyawan Bank BNI — tidak dapat memasuki lokasi kebun maupun menikmati hasil panennya. Salah satu pemilik, H. Ali Amran, menyebut tindakan perusahaan seperti perampasan.
“Kalau memang ini tanah negara, berarti untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia kan? Kenapa negara mendzolimi masyarakatnya sendiri? Yang menanam dari bibit sampai berbuah adalah masyarakat, tapi hasilnya diambil tanpa surat yang sah,” ujar H. Ali Amran di lokasi kebun.
Masyarakat mencatat kerugian materiil akibat peristiwa ini mencapai Rp 16.828.352.145.
Berdasarkan informasi yang diterima tim media, awalnya pengelolaan lahan diserahkan kepada KSO Koperasi Sepahat Bersatu yang diketuai Abdul Rahman Siregar. Setelah enam bulan hasil panen tidak disetorkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, pada 18 Agustus 2026 lahan tersebut dialihkan ke PT Agro Mayang Lestari. Warga menduga ada transaksi pembayaran senilai Rp 2,2 miliar kepada oknum di PT Agrinas melalui pengacara Kodrian Mufti dkk.
Awalnya pengacara tersebut dipercaya warga untuk membantu proses pengembalian lahan dengan biaya sebesar Rp 100 juta, namun warga menduga pihaknya justru berkhianat dan memfasilitasi pengalihan penguasaan lahan ke pihak lain.
Para pemilik lahan telah menyerahkan berkas kepemilikan dan pengaduan ke kantor daerah maupun pusat PT Agrinas Palma Nusantara, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang diharapkan. Mereka memohon kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum untuk memeriksa kasus ini, menegakkan keadilan, dan mengembalikan penguasaan lahan kepada masyarakat agar dapat kembali mengelola kebun yang kini sudah tertutup semak belukar.
“Kami hanya ingin kembali menempati rumah‑rumah kami di kebun sawit dan mengelola kembali kebun yang kami beli dengan jerih payah,” harap H. Ali Amran bersama warga lainnya.
Catatan: Berita ini disusun berdasarkan keterangan pihak pengadu dan pantauan lapangan; pernyataan dari PT Agrinas Palma Nusantara serta pihak‑pihak terkait belum diperoleh untuk keseimbangan informasi.
Laporan: Jimmy Pandiangan
