PEKANBARU– Ribuan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selama ini berdomisili di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Terancam Putus Sekolah. Pasalnya Negara Lebih Berpihak pada Kepentingan Hewan seperti Gajah Ketimbang Manusia, pasca Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan diperkuat juga dengan Landasan Hukum lainnya seperti Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).
Menurut Penjelasan dari Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Negeri ini, bahwa Kebijakan Soal Relokasi Mandiri yang hanya diberikan waktu 3 (tiga) bulan sangat tidak Memanusiakan Manusia, yang selama ini tinggal dan hidup di Kawasan TNTN.
Ribuan Anak SD dan SMP di TNTN Terancam Putus Sekolah, Ketua KNPI Provinsi Riau Bilang Negara Lebih Berpihak Pada Hewan atau Binatang seperti Gajah Ketimbang Manusia.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu tegaskan lagi, bahwa situasi dan kondisi Warga TNTN saat ini sangat Memprihatikan. Ribuan Anak SD dan SMP tidak bisa daftar sekolah maupun daftar ulang untuk kembali masuk sekolah.
“Ancaman soal Nasib Kebun Kelapa Sawit, Rumah dan Fasilitas Umum Lainnya di TNTN, sekitar 11 Ribu Kepala Keluarga atau sekitar 40 Jiwa Manusia akan digusur Lewat Skema Relokasi Mandiri. Demi masa depan Hewan ataupun Binatang seperti Gajah, tanggal 22 Agustus 2025 yang akan datang adalah waktu terakhir bertempat tinggal didalam Kawasan Hutan tersebut. Harusnya Negara yang sangat bertanggung jawab!!! karena Masyarakat disana adalah Korban Pembiaran, Kelalaian dan Kesengajaan Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya. Prinsipnya kalau kita bahas soal TNTN, maka yang muncul adalah berbagai Persoalan yang sangat Kompleks” ungkap Larshen Yunus, dengan nada optimis.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa kalaupun anak-anak SD dan SMP ingin melakukan Pendaftaran Ulang, wajib di Sekolah yang katanya berada di Luar Kawasan, berjarak sekitar 20an Kilometer yang tentu saja sangat Mempersulit anak-anak sekolah di daerah tersebut.
“Negara ini maunya apa sih??? selain ingin Mempersulit Rakyatnya sendiri juga seperti ingin Menyusahkan Kehidupan antar sesama anak bangsa. TNTN itu bukan seketika turun dari Langit, Mobilitas Kehidupan disana sudah berlangsung cukup lama, selama ini Negara kemana saja? Justru banyak oknum TNI, POLRI, Kejaksaan dan pihak Kehutanan yang bermain didalamnya. Bahkan ada Ratusan Hektar Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang juga selama ini dinikmati mereka. Giliran terbit Perpres nomor 25 tahun 2025, semua pihak tanpa terkecuali dituding sebagai Perambah Hutan, sekalipun Rakyat yang hanya memiliki 2 sampai 10 Hektar Kebun Kelapa Sawit disamakan dengan Perusahaan yang Faktanya Membabat Ratusan bahkan Ribuan Hektar Hutan dengan ditanami Pohon Kelapa Sawit. Pokoknya Payah Nak Cakap, Negara ini sepertinya ingin bermain-main dengan Nasib Rakyatnya sendiri” tutur Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Bertempat disalah satu bilangan dijalan Soekarno Hatta Pekanbaru, hari ini Sabtu (5/7/2025) Aktivis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan itu pertegas lagi, bahwa telah terjadi Permufakatan Jahat dan atau Persyubahatan Jahat soal Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Negara ini seperti ingin bermain-main, tidak ada Kebijakan dan Solusi yang matang, Rakyat hanya dijadikan bahan Percontohan saja, ALFATEHAH.
“Ayolah Bapak Presiden Republik Indonesia, Mas Wakil Presiden RI dan Otoritas lainnya, agar kiranya berkenan untuk Menghadirkan Solusi dan Keadilan atas Penempatan Warga TNTN saat ini, Ultimatum soal Relokasi Mandiri selama 3 bulan kedepan sangat tidak masuk akal, bahkan berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)” ujar Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Alumni Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu berkali-kali menegaskan, agar seharusnya Negara Hadir Lewat Aksi Keberpihakan kepada Manusia bukan justru kepada Hewan ataupun Binatang seperti Gajah dan Monyet.
“Hallo bapak Presiden dan Mas Wapres RI, Tolong di Monitor Satgas PKH dilapangan, Jangan sampai berubah menjadi Mafia dan Vampir yang sewaktu-waktu Menghisap Darah Rakyat. Bersatu, Berjuang dan Menang!” akhir Ketua KNPI Larshen Yunus bersama-sama Tim Advokasi Hukum Relawan Prabowo Gibran (DPP GARAPAN) seraya menutup pernyataan persnya. (*)
