PEKANBARU– Permasalahan Sampah seakan tidak habis-habisnya di Kota Pekanbaru ini, yang sebelumnya di Swastanisasikan oleh pihak ketiga (Perusahaan Pelaksana), kini melalui Kebijakan baru dari Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, Permasalahan tersebut semakin menjadi-jadi.
Seperti yang tercantum didalam Spanduk (Papan) Informasi soal Sosialisasi Angkutan Sampah yang berlaku mulai dari tingkatan RT, RW dan Kelurahan. Alih-alih tidak menggunakan peran pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan dan atau Kontraktor seperti sebelumnya, Program tersebut ternyata justru lebih parah!!! yang sebelumnya Iuran Sampah dibebankan pada APBD ataupun hanya berkisar Rp.13.000 perbulannya, kini sudah Naik Drastis mencapai kurang lebih Rp.20.000 perbulannya.
Rakyat di Peras Melalui Sosialisasi Angkutan Sampah, Ketua KNPI Riau Kritik Soal Bengkaknya Nilai Pungutan Pemerintah Melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah).
Dimintai Komentarnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau hanya katakan, bahwa secara prinsip Program seperti itu tidak Layak dijalankan. Mengambil istilah orang tua-tua dulu, seperti ada udang dibalik batu. Ketidakbecusan dalam Mengelola Regulasi Sampah oleh Pemerintahan terdahulu, seharusnya dapat diperbaharui dengan cara-cara yang lebih bijak, karena kalau merujuk contoh didalam poin-poin Sosialisasi Angkutan Sampah seperti ini ya samimawon saja, alias sama saja!!! hanya ganti bungkusan saja, isinya tetaplah busuk dan berpotensi menghadirkan Permasalahan yang baru.
“Kalau memang benar seperti ini, maka kami selaku INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini mendorong Pemko Pekanbaru untuk segera melakukan Evaluasi, jangan sampai muncul stigma, Menyelesaikan Masalah dengan Menghadirkan Permasalahan yang baru. Persoalan sampah ini adalah Masalah Klasik, kenapa hal-hal seperti itu tidak bisa di Tuntaskan, padahal Pemerintah sudah diperlengkapi dengan Kewenangan, Anggaran dan Fasilitas yang sangat Lengkap, Memadai bahkan Luar Biasa, tetapi hal Remeh Temeh saja terbukti gagal untuk diselesaikan. Coba kita bayangkan! Hujan sebentar saja, Jalan-Jalan Protokol tergenang air, banjir disetiap sudut Kota. Terlambat bergerak, sampah bertumpukan dimana-mana, seperti Kejadian di akhir bulan April, Mei dan Awal bulan Juni 2026 yang lalu. Kota Pekanbaru ini seperti tidak ada Pemimpin, kendati foto Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpasang dimana-mana, Alfatehah” ungkap Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, seraya meneteskan air matanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (28/6/2025) Ketua KNPI Provinsi Riau itu tegaskan sekali lagi, agar Pemerintah Kota Pekanbaru benar-benar bekerja secara Tulus dan Ikhlas, jangan sampai lagi-lagi muncul Stigma, bahwa semua yang dilakukan para Pejabat di Ibukota Provinsi Riau itu penuh dengan Sandiwara dan Akal Bulus saja, Wallahuallam Bissawab.
“Ayo Bapak Ibu Warga Kota Pekanbaru. Mari sama-sama kita Kawal Program bapak Walikota dan bapak Wakil Walikota Pekanbaru saat ini. Mari kita Jaga Kondusifitas menuju hadirnya Kesejahteraan bersama melalui setiap Pelaksanaan Visi Misi dan Program Kerja Pemerintahan saat ini, amiiin” ujar Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
CONTOH SPANDUK Soal SOSIALISASI ANGKUTAN SAMPAH dibawah Program Pemerintahan WALIKOTA PEKANBARU saat ini, H Agung Nugroho SE MM dengan WAKIL WALIKOTA PEKANBARU, H Markarius Anwar ST M.Arch. “MASYARAKAT WAJIB MENGAWAL PROGRAM TERSEBUT” Jangan Sampai Pemimpin Saat ini Jatuh di Lubang yang Sama. Hanya Gara-Gara “Anggaran Sampah” PJ WALIKOTA PEKANBARU, H Risnandar Mahiwa S.STP M.Si dan SEKRETARIS DAERAH KOTA (SEKDAKO) PEKANBARU, H Indra Pomi ST MM Jatuh Kedalam Nestapa, di PENJARA Akibat Keserakahan dalam Melakukan KORUPSI Secara Berjama’ah. “ALFATEHAH”
