Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu, Budi Santoso
INHU,(Media Geser) – Dalam pandangan umum fraksi DPRD Inhu dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu dalam pembacaan nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022 yang digelar pada Kamis (11/11) kemarin, Fraksi DPRD Inhu menyoroti kinerja Pemkab Inhu didalam penanganan konflik (sengketa-red) lahan antara masyarakat dengan perusahaan agar segera ada penyelesaian.
Saat membacakan pandangan umum itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu, Budi Santoso menegaskan, dari apa yang dia terima laporan (aspirasi) dari masyarakat, sedikitnya ada empat titik lokasi sengketa lahan dengan perusahaan diwilayah Kabupaten Inhu.
“Salah satu contoh berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Dimana, perkaranya masih bergulir antara masyarakat pekebun kelapa sawit dengan PT Rimba.Peranap Indah (RPI), yang perusahaan itu bergerak dibidang perkebunan pohon akasia,” kata Budi, dengan suara keras dan sedikit lantang.
Kemudian, sambungnya, Fraksi Golkar juga mengungatkan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan peningkatan infrastruktur.
Seperti ruas jalan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, terutama jalan penghubung antara Desa Rimpian menuju Desa Kulim Jaya.
Selain itu juga proyek pekerjaan pengaspalan badan jalan Desa Pandan Wangi hingga ke Desa Sengkilo, Kecamatan Peranap dan menuju Desa Koto Medan, Kecamatan Kelayang
Budi Santoso sangat menyayangkan ketidaksiapan pemerintah daerah menerima bantuan dari Provinsi Riau untuk program Rumah Layak Huni (RLH) TA 2021.
“Jika APBD Inhu tahun 2022 disepakati bersama, Fraksi Golkar meminta kepada saudari Bupati Inhu, segera menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan, berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang akan memandu seluruh penggunaan belajar, tentang standarisasi satuan harga yang mengikuti perkembangan kondisi terbaru,” kata Budi, berpesan. (yuz)
