Diduga Kontraktor PT Bina Riau Sejahtera Ambil Tanah Galian Tidak Berizin

oleh -383 views

Kampar, (Media Geser) – Kontraktor pembangunan peningkatan jalan Danau Lancang-Tebing Lestari Kec Tapung Hulu Kab Kampar Riau, dinilai mengunakan metrial ilegal demi memperoleh margin (keuntungan) lebih besar.

Pasalnya, metrial tanah urug yang digunakan oleh pihak kontraktor PT Bina Riau Sejahtera,diduga diambil dari galian lahan warga yang tidak berizin.

Sebelumnya dalam pantauan awak media baru baru ini, pihak pelaksana (kontraktor) ditemukan mengambil metrial tanah urug dari RT 01 RW 02 Desa Danau Lancang Kec Tapung Hulu Kab Kampar, yang diduga tidak memiliki izin galian C,14/8/21.

Bukan itu saja, diketahui pihak kontraktor sendiri yang diduga selaku pelaku galian C tersebut.

Dengan kejadian ini bisa saja pihak kontraktor  dinilai mencari celah manipulatif demi memperoleh margin lebih besar misalnya mengurangi mutu, sumber bahan baku atau metrial yang seharusnya menggunakan metrial legal.

Sebagaimana mestinya, setiap perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan apalagi proyek pemerintah harus menggunakan metrial galian C yang resmi bukan metrial tambang ilegal.

Dengan berdasarkan aturan yang berlaku jelas disebutkan “bahwa setiap kegiatan proyek pembangunan harus menggunakan metrial galian C yang resmi.
Sebagaimana UU no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, berbunyi bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pengangkutan,pengelolahan dan lain lain.Bila  dilanggar, ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Dipapan proyek, pembangunan peningkatan jalan Danau Lancang-Tebing Lestari sepanjang  dilaksanakan oleh (kontraktor) PT Bina Riau Sejahtera,dengan No kontrak 07,01/KONTRAK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2021,pagu Rp 15.179.635.000 APBD Kab Kampar tahun 2021.Tanpa mencantunkan siapa pihak konsultan nya.

Atas kejadian itu pihak konsultan yang ditunjuk, sesuai kontrak kerjasama terkesan lakukan pembiaran alias tutup mata.

Sebelumnya, melaui Fahmi konsultan proyek tersebut  baru baru ini mengakui perusahaan dari CV.Namun diri nya tidak enggan menyebutkan itu CV apa.

Dirinya juga tidak mengetahui diteilnya tanah urug timbunan legal apa ilegal.Menurut Fahmi yang tau diteilnya atasan nya. Fahmi  juga menyatakan bahwa penyedia tanah urug (timbunan) adalah pihak kontraktor.saat dikonfirmasi dimes.

Pihak kontraktor PT Bina Riau Sejahtera  dinilai tidak berkenan untuk dikonfirmasi.Pak Gab mengaku pihak kontraktor  tidak bersedia dikonfirmasi lewat telepon.

Namun Pak Gabe sempat menyampaikan, terkait tanah urug timbunan yang dipertanyakan, Dinas PUPR  akan membayar ke Dispenda Kampar dari jumlah polume yang digunakan pihaknya.”Pembayaran dari Dinas PUPR dari jumlah polume  yang kita gunakan diproyek itu langsung dipotong oleh PPTK dibayarkan ke Dispenda.” Jawab Pak Gabe lewat telepon 24/8/21.

Berhubung kondisi Pandemi covid-19 hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pihak PUPR Kab Kampar belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.

(David dan Tim Media Geser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.