Kejari Rohul Selamatkan Uang Negara Rp 89.057.601,57 Pada Proyek PUPR

oleh -126 views

Rokan Hulu,(Media Geser) – Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Kejari Rohul) menerima laporan hasil probity audit atas tahap pelaksanaan pada pekerjaan peningkatan, Jalan Trans SKP C – KM 13 Dalu-Dalu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu Rohul) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Informasi tersebut, disampaikan Kepala Kejari Rohul Priwijeksono, SH MH
Kasi Intel Ari Supandi, SH MH di Pasir Pangaraian, Senin (29/8/2022).

Selain itu, Kejari Rohul, juga menerima bukti penyetoran ke kas daerah serta bukti pemotongan pada saat pembayaran termin 100% sebagaimana SP2D Nomor : 06173/SP2D/LS/XII tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 89.057.601,57.

“Hal tersebut terdiri dari pekerjaan Beton Struktur fc’ 20 Mpa tidak dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp.37.739.369,27, kemudian pekerjaan Beton fc’ 15 Mpa tidak dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp 51.318.232,30,” kata Ari.

Lanjutnya, adanya pemotongan dan pengembalian kelebihan bayar tersebut adalah berdasarkan Probity Audit Nomor : 13/ITDA-PKPT/LHA/2021 tanggal 30 November 2021 yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Rohul terhadap pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Trans SKP.C – KM 13 Dalu-Dalu Pada Dinas PUPR Kabupaten Rohul TA 2021.

“Pengembalian tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak penyedia (PT Bina Pembangunan Adi Jaya) melalui BPKAD Kabupaten Rohul pada saat pembayaran termyn 100% untuk disetorkan atau dikembalikan ke Kas Daerah,” terangnya.

“Pengembalian ini adalah bentuk penyelamatan kerugian keuangan Negara khususnya Kabupaten Rohul yang tidak seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau daerah berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud,” paparnya.

Untuk selanjutnya Kejari Rohul akan melakukan ekspos atau gelar perkara secara internal untuk menentukan tindaklanjut dari penanganan permasalahan pekerjaan peningkatan Jalan Trans SKP C – KM 13 Dalu-Dalu pada Dinas PUPR Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, Kejari Rohul juga akan menyurati OPD terkait untuk menindaklanjuti terkait.

“Apabila ada etik yang dilanggar oleh Tim Teknis sebagai ASN dan juga tindakan administratif yang diperlukan terhadap pihak swasta dan penyedia,” pungkasnya Ari Supandi.

((Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.