INHU,(Media Geser) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Kabupaten Inhu mengutuk keras atas kejadian premanisme yang mengatasnamakan serikat pekerja di PT Kharisma Agro Sejahtera (KAS) pada Rabu 19 Mei 2021 kemarin.
Zulfendy, salah satu ketua serikat serikat yang tergabung di MPBI Kabupaten Inhu, terdiri dari lima federasi, mengutuk keras hingga mengakibatkan jatuhnya korban luka – luka, baik dari F-NIBA maupun dari aparat penegak hukum.
“Hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi diwilayah Kabupaten Inhu yang kita cintai ini. Semua serikat punya hak yang sama untuk mendapat pekerjaan,” kata Zulfendy, Kamis 20.Mei 2021.
Dikatakannya lagi, tidak ada lagi monopoli pekerjaan hanya serikat pekerja tertentu. Hal itu juga perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Kabupaten Inhu.
Apabila ini terus dibiarkan akan berdampak buruk di kedepannya. Yang seolah – olah ada pembiaran, baik itu secara administrasi maupun secara hukum.
“Peristiwa bentrokan itu sudah kita anggap penganiayaan berat oleh oknum serikat tertentu dan harus diproses secara hukum. Apalagi aparat polisi dan Kapolsek juga ikut di keroyok. Kejadian itu kita anggap sudah luar biasa. Mereka sudah menganggap hukum tidak berlaku lagi di negeri ini,” tegas Zulfendy.
Zulfendy menuturkan, akan terus memantau kasus tersebut. Dirinya meminta kepada Polres Inhu agar seriua menangani perkara ini.
“Kami juga sangat menyesalkan atas terlambatnya pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal seperti ini terjadi,” tukasnya.
Polemik antar serikat boleh dikatakan seperti bom waktu di Kabupaten Inhu. Karena tidak ada ketegasan sedikitpun dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Selama ini kita menilai semua permasalahan yang terjadi terkesan ada pembiaran. Dikarenakan banyaknya kepentingan dari pihak – pihak tertentu,” kata dia.
Zulfendy berharap melalui Bupati Inhu terpilih dapat bersikap tegas dalam menyikapi hal – hal seperti ini terjadi.
Selain itu, Zulfendy meminta kepada Kapolres Inhu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat didalam kasus pengeroyokan tersebut. Baik itu yang berada dilapangan maupun aktor intelektualnya.
Serta meminta kepada pemerintah untuk secepatnya membuat satu keputusan, baik itu Perda maupun Perbup, untuk menertibkan serikat yang bergaya premanisme.
“Jika proses ini tidak jalan maka tidak tertutup kemungkinan, kami deri lima federasi akan turun meminta kepada Forkopimda Inhu untuk bertindak tegas,” tutup Zulfendy. (yus)
