JAKARTA– Maraknya Aksi Demonstrasi Bayaran kerap merusak tatanan Demokrasi Berbangsa dan Bernegara.
Aksi Bayaran seperti itu justru dini lai bukan bahagian dari Semangat Berdemokrasi, melainkan lebih kepada Aksi Premanisme yang ditunggangi oleh Kepentingan Oknum maupun Kelompok tertentu.
Pola-Pola yang dilakukan mereka tetap sama, yakni selalu Menghembuskan isu Hoax, Ujaran Kebencian dan Juga Distribusi Berita-Berita tentang Korupsi yang menuding seseorang dan atau Pejabat tertentu, namun Nihil Bukti-Bukti Permulaan apalagi Pembuktian secara otentik.
Tangkap Kori Fatnawi Syihab! Aksi Premanisme Berkedok GEMARI Jakarta, Polisi Diminta Telusuri Motif dan Otak Intelektual Gerakan Fitnah SF Hariyanto.
Seperti yang selama ini dilakukan oleh Kori Fatnawi Syihab, berbagai cara dilakukan Oknum Pemuda yang diketahui sebagai Mahasiswa dan atau Pengangguran di Jakarta itu, tanpa dasar dan informasi yang Akurat, Pengurus Pusat (PP) HIMMAH itu selalu berlindung dibalik istilah Kebebasan dalam Berdemokrasi, yang pada akhirnya Aksi Demonstrasi tersebut dibungkus dengan Bayaran maupun Negosiasi dari “si Pemesan”
Polisi diminta dan didesak Periksa sekaligus Telusuri identitas Masa Aksi Bayaran yang kerap merusak nama baik maupun Marwah Riau di Mata Nasional, Jejak Rekam Masa Aksi dan Motifnya harus digali.
Dimintai Komentarnya, Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hanya katakan, bahwa temuan seperti itu merupakan bahagian dari aspek Penyimpangan Sosial, dampak Ekonomi dan minimnya pengetahuan.
Menurut Larshen Yunus, sekalipun hal itu dilakukan oleh seorang Mahasiswa, kalau dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang belum pasti dan bersifat pribadi, maka sudah termasuk Penyimpangan Sosial.
Bertempat di Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana, hari ini Senin (20/10/2025) Larshen Yunus hanya menegaskan, bahwa Kondisi tersebut merupakan Beban bersama, Beban bagi Bangsa dan Negara, Moralitas yang semakin turun dan merosot, semata-mata hanya untuk mendapatkan Bayaran Uang, namun rela merusak daya fikir dan harga diri sebagai seorang Generasi Muda.
“Kalau ngak salah nama Adinda itu Kori Fatnawi SH bin Syihab, dari PP HIMMAH atau kalau ngak salah Ketua PW HIMMAH Provinsi Riau. Beliau itu anak yang sangat Enerjik, budak Rohil yang cukup Ganteng. Soal tudingan kerap melakukan Aksi Demonstrasi Bayaran, kami tidak bisa mengatakan demikian, biarlah itu tugas dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan” ungkap Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik, Larshen Yunus.
Pria tinggi tegap yang juga mantan Aktivis Anti Korupsi dan mantan Presiden Mahasiswa (PRESMA) Sosialis Indonesia itu tegaskan, bahwa seyogyanya Aksi Demonstrasi harus didasari oleh Kepentingan Rakyat dan jangan pula ada unsur Bayaran.
“Kebebasan Demokrasi itu harus dimaknai lebih bijaksana lagi, jangan karena kepentingan tertentu, Hawa Nafsu dari si Pemesan, Lantas harga diri kita mau dibeli dengan Bayaran yang tak seberapa. Bahkan yang lebih parah lagi, rela Menghembuskan isu Hoax ataupun Berita-Berita yang Kebenarannya masih tanda tanya. Wakil Gubernur Riau itu Jabatan Publik, Pak SF Hariyanto itu Figur yang bersahaja, biarlah segala tudingan bahkan fitnah itu menemukan jalannya. Hidup ini masih mengakui istilah Hukum Karma, karena sesiapa yang berbuat, maka cepat ataupun lambat akan menerimanya setimpal dengan perbuatannya” akhir Larshen Yunus, yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, seraya menutup pernyataan persnya. (*)
