ROKAN HULU,(Media Geser) – Kuasa hukum wartawan Budi Hartono, Budi Hartono, S.H., M.H., memberikan tanggapan atas keterangan pihak M. Fadli Amanda yang diperiksa penyidik Polres Rokan Hulu, Kamis (24/9/2026). Pemeriksaan berakar dari insiden saat peliputan kegiatan Ketahanan Pangan di Sekretariat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, pada Jumat (28/8/2026).
Sebelumnya, kuasa hukum M. Fadli Amanda, Amrizal, S.H., M.H., menyatakan kliennya hanya memberikan klarifikasi dan tidak melarang pengambilan foto maupun video. Pihaknya juga menyoroti dugaan wartawan tidak menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) pers saat hadir di lokasi.
Menanggapi hal itu, Budi Hartono menegaskan substansi laporan bukan sekadar masalah administrasi KTA.
“Substansi laporan bukan sekadar persoalan KTA. Yang kami laporkan adalah rangkaian kejadian yang dialami klien kami ketika menjalankan tugas jurnalistik. Soal identitas, media, surat tugas maupun KTA dapat diklarifikasi secara baik,” ujarnya.
Ia menambahkan permintaan identitas pada prinsipnya wajar, asalkan dilakukan secara proporsional dan tidak menghalangi pencarian informasi.
Terkait pernyataan Kepala Dusun Suyanto yang menyebut wartawan hadir tanpa undangan, pihaknya menegaskan: “Wartawan hadir untuk mengumpulkan informasi publik, bukan bertindak sebagai peserta atau undangan rapat. Oleh karena itu, ketiadaan undangan tidak otomatis menjadikannya alasan sah untuk menghalangi kegiatan peliputan.”
Pihak pelapor menyerahkan sepenuhnya penilaian hukum dan pembuktian kepada penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu. Seluruh pihak diimbau menghormati proses hukum dan tidak membuat kesimpulan sepihak.
“Semua keterangan harus diuji berdasarkan fakta dan bukti. Kami berharap proses pemeriksaan berjalan objektif dan profesional,” pungkasnya.
Hingga kini, perkara dugaan penghalangan kerja jurnalistik tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik.
(Tim)
