JAKARTA– Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau kembali menjadi Catatan Buruk bagi sebahagian kalangan, terutama terkait dengan berlanjutnya Mega Proyek Hibah yang “Mewah” bagi Instansi Vertikal.
Hal tersebut semakin diperparah dengan “selalu munculnya” pernyataan dari bibir manis Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir H SF Hariyanto MT yang acap kali mengaku soal Defisit Anggaran dan atau Gangguan Keuangan Daerah.
Kendati Stigma soal Sulitnya Likuiditas Daerah, tetapi justru Pemprov Riau “Ketahuan” Menggelontorkan Dana Sangat Fantastis hingga mencapai Rp.112,8 Milyar terhadap Pelaksanaan Mega Proyek bagi beberapa Gedung (Bangunan) milik instansi Vertikal.
APBD Provinsi Riau Sekarat Tapi Pemprov Lanjutkan Proyek Hibah Mewah Instansi Vertikal, Ketua KNPI Riau Larshen Yunus Tegaskan Hal ini.
“Setelah kami cek dan coba telusuri kembali soal Data, Fakta dan berbagai kritikan dari kalangan masyarakat tersebut melalui LPSE Provinsi Riau, menunjukkan bahwa terdapat 3 Paket Proyek Raksasa yang sedang berproses, yaitu Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara dengan Anggaran sebesar Rp.70 Milyar, Pembangunan Rumah Sakit (RS) Tentara dengan Anggaran sebesar Rp.33 Milyar serta Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau dengan menghabiskan Anggaran sebesar Rp.9,8 Milyar” ungkap Larshen Yunus.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu hanya katakan, agar Masyarakat tetap Bersabar melihat situasi dan kondisi tersebut. Aktivis Anti Korupsi dan Pegiat Hak Asasi Manusia itu mengajak semua pihak untuk selalu Bersabar dan Tabbayun serta senantiasa memanjatkan Do’a terbaik bagi bapak Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Dengan tegas kami menepis berbagai tanggapan dari beberapa kalangan, termasuk Kritikan tajam dari Ekonom Senior Riau, Ocu Peri Akri. Sekalipun kalimat “sok paten tapi susah” sudah terlanjur diucapkan, yang memposisikan Kebijakan Pemprov Riau itu salah sasaran, namun kami tetap meluruskan seraya mengajak semua pihak untuk selalu Berbaik Sangka dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Karena tentunya secara detail kondisi keuangan dan komunikasi antar Lintas Pimpinan Forkopimda Riau kita tidak mengetahui secara persis. Sekali lagi kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan Asas Praduga tak bersalah” ucap Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu kembali mengingatkan, bahwa ditengah pelaksanaan ibadah Puasa di bulan suci ramadhan seperti saat ini, ada baiknya dikedepankan semangat dalam berbaik sangka. Menurutnya, bisa saja kucuran anggaran sebesar itu sebagai tindak lanjut kebijakan dari Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid, sampai akhirnya progres terhadap proyek tersebut “terpaksa” dilaksanakan.
“Mohon izin Kami coba untuk meluruskan soal bahasa (kalimat) Pemprov Riau yang takut, segan, cemas, ingin terlihat dermawan dan cari muka dihadapan para Pimpinan instansi vertikal, sehingga lebih memprioritaskan Hibah Ratusan Milyar Rupiah bagi instansi luar (Vertikal) yang seharusnya menjadi tanggung jawab APBN bukan APBD. Maaf yah! hal tersebut bukan soal Salah Urus Anggaran yang fatal, tetapi murni kebijakan yang sulit untuk dijelaskan secara spesifik, jadi kami minta untuk tetap tenang dan jaga Kondusifitas antar sesama anak bangsa” tutur Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Aktivis Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu lagi-lagi membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, terutama soal kondisi Likuiditas yang sangat sulit seperti saat ini, ditambah lagi APBD Riau yang defisit dan stigma yang diperhadapkan terkait Kebutuhan Dasar Masyarakat Riau yang katanya belum terpenuhi akibat pemborosan anggaran seperti itu.
“Sabar aja yah! Jangan grasak-grusuk, bak kata mantan Presiden Jokowi, Ojo Kesusu! mari sama-sama kita panjatkan Do’a terbaik bagi bapak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Semoga beliau sehat selalu dan senantiasa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan amanah dan penuh tanggung jawab” harap Larshen Yunus, yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN).
Bertempat di Lobby Park Hyatt Hotel, Jalan Kebon Sirih, Nomor 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, hari ini Selasa (17/3/2026) Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu secara tegas menepis semua tudingan bahkan tuduhan brutal yang selalu ditujukan kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, terutama soal sentilan yang mengatakan bahwa Pemprov Riau mengaku-ngaku susah, tapi tetap bantu instansi Vertikal yang keuangannya sudah jelas dari APBN.
“Soal Pemanfaatan Dana Daerah yang katanya tidak optimal, alih-alih digunakan untuk menambal defisit dan bahkan penilaian soal Anggaran yang tumpang tindih untuk urusan yang bukan kewajiban utama Pemprov Riau, seperti penggunaan Dana Umat Baznas yang terseret-seret dalam penunjang pembangunan infrastruktur di Lingkungan Polda Riau, hal itu semua hanya dapat dijelaskan dengan Forum Resmi bersama bapak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Prinsipnya tetap sama, mari kita semua kedepankan sikap berbaik sangka dulu. Jangan grasak-grusuk yah! Do’akan saja beliau, karena terkadang Logika tidak sejalan dengan fakta yang ada” tegas Larshen Yunus, dihadapan para Relawan Garis Keras Prabowo Gibran.
Terakhir, Ketua KNPI Riau itu lagi-lagi membantah seraya menepis semua stigma negatif yang selalu ditujukan kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, yang dituding Gagal dalam menjalankan Manajemen Keuangan Prioritas di Riau bahkan dituduh sedang mengalami krisis logika serta tidak Transparan dalam penggunaan keuangan daerah.
“Soal yang katanya Obral Dana Hibah lewat Penerbitan Lelang Proyek Ratusan Milyar di awal tahun anggaran 2026 ini, memang benar ada kepentingan dibalik layar! kepentingan apa? kepentingan untuk kemaslahatan umat dan rakyat Provinsi Riau. Kondisi keuangan daerah yang berdarah-darah seperti saat ini hanya dapat diperbaiki dengan prasangka yang baik, jangan pula kalian sisipkan dengan ujaran kebencian apalagi fitnah. Terkait hal itu semua, biar nanti bapak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengutus dan atau memerintahkan Kadis PUPR-PKPP untuk menjelaskan secara Rinci, agar Masyarakat Riau dicerdaskan dengan informasi yang baik dan benar, terutama soal Urgensi Pembangunan Rumah Sakit dan Rumah Dinas milik instansi Vertikal tersebut” tutup Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
