INHU,(Media Geser) – Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhu hari ini diserahterimakan. Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kajari Inhu dari Furkon Syah Lubis SH MH kepada Romiyasi SH oleh Kajati Riau Supardi SH MH digelar di Aula Sasana HM Prasetyo Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau, Selasa (6/9).
Disebutkan, Furkon Syah Lubis diamahkan jabatan baru sebagai Kajari Labuhan Batu. Sedangkan Romiyasi sebelumnya merupakan Koordinator pada Kejati Papua Barat di Kota Manokwari.
Selain itu, ada juga kegiatan pelantikan pejabat lainnya, yakni Melinda, dilantik sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara menggantikan Dzakiyul Fikri SH MH yang menjabat sebagai Kabag Penyusun Program dan Laporan pada Sesjamdatun.
Kemudian Ayu Agung SH MH dilantik sebagai Asisten Pengawasan, Agustinus Herimulyanto SH MH dilantik sebagai Kajari Dumai, Muhammad Nasir SH MH dilantik sebagai Kajari Pelalawan menggantikan Silpiana Rosalina SH MH yang menjabat sebagai Kajari Tangerang Selatan.
Kemudian Fajar Haryowimbuko SH MH dilantik sebagai Kajari Rokan Hulu menggantikan Priwijeksono SH MH yang menjabat sebagai Kasubdit PAM Informasi dan Produksi Intelejen (Jamintel), Zainur Arifin Syah SH MH dilantik sebagai Kajari Bengkalis menggantikan Rakhmat Budiman Taufani SH yang menjabat sebagai Asisten Pembinaan Kejati Daerah Istimewa Jogyakarta dan Fauzy Marasabessy SH MH dilantik sebagai Koordinator Kejati Riau menggantikan M Zulkifli Said SH MH yang menjabat sebagai Kajari Polewali Mandar.
Dalam Sertijab tersebut Kajati Riau menyampaikan pesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan pelayanan publik, profesionalisme dan kinerja disetiap satuan kerja.
“Jabatan merupakan suatu amanah, untuk itu tolong saudara jaga integritas dan berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Kajati juga berharap agar nantinya seluruh satuan kerja (Satker) diwilayah Kejati Riau untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas korupsi (WBK) agar Kejaksaan semakin dipercaya publik. (yuz/rls)
