PALUTA,(Media Geser)– Program ketahanan pangan kembali digaungkan, namun masyarakat menuntut agar pemerintah tidak berhenti pada slogan dan seremoni semata. Masyarakat mendesak kehadiran nyata pemerintah dalam mendukung pengelolaan lahan yang dikelola melalui Koperasi Produsen Tani Aman Makmur.
Pada Kamis, 3 September 2026, telah dilaksanakan pembekalan kepada para ketua kelompok tani oleh pengawas Koperasi Produsen Tani Aman Makmur. Kegiatan ini merupakan persiapan pengelolaan lahan seluas sekitar 300 hektare untuk program ketahanan pangan. Lahan tersebut berada di wilayah tanah ulayat dengan total luas sekitar 2.050 hektare. Komoditas utama yang akan dikembangkan adalah jagung dan padi, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan turut dihadiri penerima kuasa dari Koperasi Produsen Tani Aman Makmur melalui Divisi LSM PENJARA, berdasarkan mandat dari Ketua LSM PENJARA Bistok Sihombing, bersama para pengurus dan kelompok tani.
Program ketahanan pangan membutuhkan lebih dari sekadar spanduk dan pembekalan. Diperlukan:
– ✅ Kepastian status dan legalitas lahan
– ✅ Pendampingan petani yang berkelanjutan
– ✅ Akses sarana produksi (bibit berkualitas, pupuk)
– ✅ Infrastruktur pertanian dan irigasi
– ✅ Akses modal
– ✅ Kepastian pemasaran hasil panen
“Masyarakat bertanya: Di mana pemerintah saat kami mulai menyiapkan lahan? Jangan sampai kami diminta menyukseskan program ketahanan pangan, namun saat mulai membuka jalan dan mempersiapkan lahan, kami justru dibiarkan berjuang sendiri,” ungkap perwakilan masyarakat.
Mengingat lahan ini berkaitan dengan wilayah adat seluas 2.050 hektare, kepastian hukum pengelolaan menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan konflik agraria di kemudian hari.
Jika pemerintah serius dengan program ketahanan pangan, inisiatif masyarakat ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Petani membutuhkan kehadiran nyata, bukan sekadar pidato swasembada pangan.
Seluruh aspek pertanian harus didukung pemerintah: bibit, pupuk, alat mesin pertanian, jalan produksi, irigasi, penyuluhan, hingga kepastian pembelian hasil panen.
“Jangan sampai kami sudah bekerja keras, namun saat panen tiba kembali berhadapan dengan masalah klasik: harga jatuh, biaya produksi tinggi, dan tidak ada kepastian pasar,” ujar pengurus koperasi.
Koperasi Produsen Tani Aman Makmur berharap pemerintah melihat potensi pengelolaan 300 hektare ini sebagai kontribusi nyata masyarakat mendukung ketahanan pangan nasional.
Kini bola berada di tangan pemerintah. Apakah pemerintah benar-benar akan hadir mendampingi petani, atau kembali membiarkan masyarakat berjalan sendiri setelah program selesai menjadi pemberitaan?
Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji.
Laporan: Jimmy Pandiangan
